Tupoksi

                                   TUPOKSI   RSU MAYJEN H.A. THALIB KAB. KERINCI   

                                                       

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

 



PERATURAN BUPATI KERINCI

NOMOR : 213 TAHUN 2008

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KERINCI

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

 

Menimbang :

  1. Bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu memberikan otonomi dibidang manajemen Rumah Sakit Umum dengan menata kembali susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. Thalib Kerinci, sesuai Keppres Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah dan Kepmendagri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
  2. Bahwa untuk Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas berdasarkan Analisa Kebutuhan Organisasi, Kewenangan Pemerintah yang dimiliki dan Karakteristik Daerah dengan memperhatikan aspek personil, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, rasional serta visis dan misi yang jelas dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dengan kewenangan Pemerintah yang dimiliki dan karakteristik daerah;
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah.

 

 

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang ( Lembar Negara, Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 1643 );

 

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 );

 

  1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );

 

  1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 );

 

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );

 

  1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

 

  1. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70 );

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

 

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

 

  1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;

 

 



Dengan Persetujuaan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KERINCI

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.    Kabupaten adalah Kabupaten Kerinci

b.    Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kerinci

c.    Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kerinci

d.    Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.

e.    Bupati adalah Bupati Kerinci

f.     Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci

g.    Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Sentralisasi

h.    Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai Badan Eksekutif

i.      Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Mayjen.H.A.Thalib Kabupaten Kerinci

j.      Badan atau Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan, pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat.

 

k.    Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenamg secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit.

l.      Kepala adalah Direktur Rumah Sakit Umum Mayjen.H.A.Thalib Kabupaten Kerinci

m.  Instalasi adalah unit pelayanan kesehatan yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah

n.    Komite Medik dan Staf Medik Fungsional adalah Komite Medik dan staf medik fungsional yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah

 

 

BAB II

 KEDUDUKAN, BENTUK, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

 

Pasal 2

(1)  Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci disebut dengan Nama Rumah Sakit Umum ” Mayjen H.A. Thalib ” Kerinci

(2)  Rumah Sakit Umum Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang pelayanan kesehatan

(3)  Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Kedua

Bentuk

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 4

Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen.H.A.Thalib Kabupaten Kerinci mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 4, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

a.    Pelaksanaan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan serta melaksanakan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan;

b.    Penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakn umum pemerintah daerah dibidang pelayanan kesehatan pada Rumah sakit Umum Daerah;

c.    Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah;

d.    Penyelenggaraan Pelayanan Asuhan Keperawatan;

e.    Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan;

f.     Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dalam upaya peningkatan profesional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum daerah;

g.    Peneyelenggaraan Rekam Medis;

h.    Penyelenggaraan penelitian dan Pengembangan;

i.      Pengelolaan Administrasi dan Keuangan

j.      Pelayanan kesehatan kepada masyarakat

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 6

(1)  Pengelolan Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Tanggung jawab Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

(2)  Rumah Sakit Umum Daerah diberi kewenangan untuk memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial.

(3)  Rumah Sakit Umum Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB IV

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 7

 

Unsur – unsur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagai berikut :

  1. Unsur pimpinan adalah Direktur
  2. Unsur pelaksana teknis adalah Bagian,Sub Bagian, Bidang,Sub Bidang,Kasi Instalasi, Komite Medik,Staf Medik Fungsional,Komite Keperawatan,Satuan Pengawas Intern dan Kelompok Jabatan Fungsional lainnya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

 

( 1 ) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :

  1. Direktur
  2. Bagian  Tata Usaha

1.    Subbag Umum dan Perlengkapan

*      Urusan Umum & Pemasaran

*      Urusan RT & Perlengkapan

 

 

2.    Subbag Kepegawaian dan diklat

*      Urusan Kepegawaian

*      Urusan Diklat

3.    Subbag Rekam Medis dan Pelaporan

*      Urusan Rekam Medis

*      Urusan Pelaporan

  1. Bidang Keuangan dan Perencanaan Penyusunan Anggaran

1.    Kasi Perencanaan dan Penyusunan  Anggaran

*          Urusan Perencanaan & Program

*          Urusan Evaluasi Program & Anggaran

2.    Kasi Perbendaharaan

*          Urusan Mobilisasi Dana

*          Urusan Akutansi & Verifikasi

  1. Bidang  Keperawatan

1.    Kasi  Mutu Asuhan Keperawatan

*      Subsi Asuhan Keperawatan

*      Subsi Etika & Profesi

2.    Kasi SDM Keperawatan dan Logistik Keperawatan

*      Subsi SDM Keperawatan

*      Subsi Logistik Keperawatan

  1. Bidang Pelayanan

1.    Kasi Pelayanan Medis

*      Subsi Fungsional Pelayanan

*      Subsi Logistik Pelayanan Medis

2.    Kasi Pelayanan Non Medis dan Penunjang Medis

*      Subsi Pelayanan Penunjang

*      Subsi Pelayanan Non Medis

  1. Komite Medik
  2. Staf Medik Fungsional
  3. Komite Keperawatan
  4. Satuan Pengawas Intern

 

 

  1. Instalasi :

1.    Instalasi Rawat Jalan

2.    Instalasi ICU/ICCU

3.    Instalasi Penyakit Kandungan dan Kebidanan

4.    Instalasi Gawat Darurat

5.    Instalasi Penyakit Gigi dan Mulut

6.    Instalasi Radiologi

7.    Instalasi Penyakit THT

8.    Instalasi Rehabilitasi Medik

9.    Instalasi Penyakit Mata

10.Instalasi Penyakit Dalam

11.Instalasi Penyakit Bedah

12.Instalasi Penyakit Anak

13.Instalasi Penyakit Neurology

14.Instalasi Pemulasaran Jenazah

15.Instalasi Gizi

16.Instalasi Farmasi

17.Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit ( IPS-RS )

18.Instalasi SIM RS & Komputerisasi

19.Instalasi VIP Dan Kelas Utama

20.Instalasi UTDRS

21.Instalasi Sanitasi & Loundry

(2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Direktur

Pasal 9

 

Direktur Rumah Sakit Daerah mempunyai tugas pokok memimpin,menyusun kebijakan,membina,mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan Rumah Sakit Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 9, Direktur Rumah Sakit Daerah mempunyai fungsi :

(a)  Membuat rencana strategis RSD;

(b)  Melaksankan semua program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditentukan;

(c)  Menganalisa, memberi petunjuk, arahan dan pembinaan serta mengevaluasi pelksanaan pekerjaan bawahan;

(d)  Memimpin segala kegiatan kedinasan;

(e)  Membuat laporan Akuntabilitas Kinerja Aparatur RSD;

(f)   Memberi saran atau pertimbangan kepada Bupati baik diminta atau tidak, mengenai langkah-langkah, tindakan dalam kebijakan yang perlu diambil dibidang tugas tepat pada waktunya;

(g)  Melakukan koordinasi dan hubungan kerjasama antar instansi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

(h)  Melaporkan segala kegiatan kepada atasan;

(i)    Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikn oleh atasan;

 

 

 

 

 

 

Bagian Kedua

Uraian Tugas Pokok & Fungsi

Kepala Bagian Tata Usaha

Pasal 11

 

Nama Jabatan         :  Kepala Bagian Tata Usaha

 

Pengertian            :   Adalah seorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir,

                                    melaksanakan tugas-tugas di bagian – bagian Subbag Umum Dan Perlengkapan, Subbag Kepegawaian Dan Diklat, Subbag Rekam Medis dan Pelaporan, Bertanggung jawab kepada Direktur RSU Mayjen.H.A.Thalib Kerinci.

Tugas Pokok         : Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan adminsitrasi rumah sakit meliputi ketatausahaan dan kerumahtanggaan perlengkapan,administrasi kepegawaian dan diklat serta rekam medis damn pelaporan.

Fungsi                   :

1.    Menyusun program kerja, rencana kegiatan dan rencana kebutuhan yang berkaitan dengan berfungsinya organisasi dan mantapnya pengelolaan di Bagian Tata Usaha;

2.    Membagi tugas dan memantau pelaksanaan sesuai dengan lingkup tugas Sub bagian masing-masing;

3.    Menggerakkan staf untuk melaksanakan pekerjaan secara berencana, tertib,teratur dan terpadu;

4.    Menciptakan suasana kerja yang harmonis dilingkungan Bagian Tata Usaha sehingga para staf dapat bekerja dengan baik;

5.    Meneliti dan meneruskan surat-surat keluar /naskah dina sRumah Sakit kepada pimpinan;

6.    Melakukan telaah terhadap surat/dokumen /masalah untuk disusun alternatif pemecahandan disampaikan kepada pimpinan rumah sakit;

7.    Menyebarluaskan kebijakan Direktur/pimpinan rumah sakit;

8.    Memberikan masukan dalam rangka menyusun rencana anggaran rumah sakit khususnya yang berkaitan dengan Bagian Tata Usaha;

9.    Melaksanakan evaluasi penyerapan bulanan anggaran yang dikelola Bagian Tata Usaha;

10.Mengkoordinasikan dan pemeliharaan sarana/ peralatan yang ada di Bagian Tata Usaha;

11.Mengkoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan rumah sakit mulai dari surat masuk, pengagendaan surat,surat keluar dan kearsipan;

12.Menyusun bahan pembinaan dan petunjuk teknis tentang penataan administrasi rumah sakit;

13.Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian rumah sakit;

14.Mengkoordinasikan pemenuhan kebutuhan administrasi pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi pegawai;

15.Mengkoordinasikan pelaksanaan kerumahtanggaan dan perlengkapan rumah sakit;

16.Mengkoordinasikan pelaksanaan pencatatan dan pelaporan rekam medis rumah sakit;

17.Melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan perintah pimpinan rumah sakit dalam rangka tugas.

 

Bagian ketiga

Uraian Tugas

Sub  Bagian  Umum & Perlengkapan

Pasal 12

Nama Jabatan     :  Kepala Sub Bagain Umum & Perlengkapan

Pengertian            : Adalah seorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir, melaksanakan tugas-tugas di bagian-bagian urusan humas & pemasaran dan urusan RT & Perlengkapan bertanggung jawab kepada Kabag Tata Usaha.

 

Tugas pokok         :  Sub Bagian Umum & Perlengkapan melaksanakan tugas meliputi urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga RS, kehumasan dan protokol,ketatalaksanaan dan keamanan RS, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi                   :

1.    Menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana strategis RS;

2.    Melaksanakan semua program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditentukan;

3.    Mempelajari, menelaah dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan dan Naskah dinas sesuai dengan tugas Sub Bagian Umum & Perlengkapan;

4.    Menyusun rencana kebutuhan pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor, dan pemeliharaan barang-barang inventaris RS;

5.    Melakukan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga Badan, dan daftar invantaris barang;

6.    Melakukan kegiatan kehumasan dan keprotokolan, ketatalaksanaan dan keamanan RS;

7.    Melakukan Kir Kesehatan CPNS dan PNS,menandatangani dan mengatur cuti dan izin di Sub Bagian Umum Dan Perlengkapan;

8.    Mengawasi, menilai serta memberi petunjuk dan bimibingan keapada bawahan;

9.    Melaporkan hasil evalusi dan pementauan pelaksanaan kegiatan kepada atasan;

10.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

 

 

 

 

Bagian Keempat

Tugas Pokok Dan Fungsi

Urusan Umum Dan Pemasaran

Pasal 13

 

Nama Jabatan        : Kepala Urusan Umum Dan Pemasaran

Pengertian              : Adalah seseorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir dan melaksanakan tugas-tugas urusan umum dan pemasaran bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Umum Dan Perlengkapan.

Tugas Pokok           :

1.   Menyelenggarakan administrasi rumah sakit pada ketatausahaan dan pemasaran

2. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi ketatausahaan rumah sakit yang meliputi :

a.    Pengagendaan surat masuk maupun surat keluar baik yang bersifat biasa maupun rahasia Penyelesaian surat atau dokumen yang akan dikirim keluar rumah sakit termasuk didalmnya perjalanan dinas baik dalam propinsi maupun diluar propinsi

b.    Pengiriman surat atau dokumen yang bersifat biasa atau rahasia

c.    Penggandaan surat – surat atau dokumen yang diperlukan oleh dinas

d.    Pengarsipan surat atau dokumen yang bersifat biasa atau rahasia

e.    Pengkoordinasian perencanaan kebutuhan perlengkapan pegawai, peralatan kantor dan alat tulis kantor

f.     Pengkoordinasian rapat dinas yang diselenggarakan oleh pimpinan 

3.    Menyusun program kerja , rencana kegiatan dan rencana kebutuhan yang berkaitan dengan berfungsinya organisasi dan mantapnya pengelolaan dibagian umum dan pemasaran

4.    Membagi tugas dan memantau pelaksanaan sesuai dengan lingkup tugas

5.    Menggerakkan staf untuk melaksanakan pekerjaan secara berencana, tertib, teratur dan terpadu

6.    Menciptakan suasana kerja yang harmonis dilingkungan bagian umum dan pemasaran  sehingga para staf dapat bekerja dengan baik

Fungsi                       :

1.    Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan ketatalaksanaan organisasi rumah sakit , serta kebutuhan dalam proses pengembangan organisasi dan tata laksana urusan umum dan pemasaran

2.    Pengkoordinasian pelaksanaan administrasi rumah sakit meliputi : ketatausahaan dan pemasaran

3.    Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di urusan umum dan pemasaran

4.    Pembinaan terhadap penyelenggaraan admnistrasi rumah sakit

5.    Evaluasi terhadap peneyelenggaraan admnistrasi rumah sakit

6.    Perencanaan dan pelaksanaan pemasaran RS

 

Bagian Kelima

Uraian Tugas

Urusan RT & Perlengkapan

Pasal 14

 

Nama Jabatan         :Kaur RT & Perlengkapan

Pengertian               :Adalah seorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir,   melaksanakan tugas-tugas urusan Rumah Tangga & Perlengkapan.

Tanggung Jawab   :Dalam menjalankan tugasnya Kaur RT & Perlengkapan bertanggung  jawab   kepada Subbag Umum Dan Perlengkapan

 

 

Tugas Pokok Dan Fungsi :

1.    Menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana strategis RSU Mayjen. H.A.Thalib Kerinci;

2.    Melaksanakan semua program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditentukan;

3.    Mempelajari, menelaah dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan dan Naskah dinas sesuai dengan tugas Subbagian Umum & Perlengkapan ;

4.    Menyusun rencana kebutuhan pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor, dan pemeliharaan barang-barang inventaris RSU Mayjen.H.A.Thalib Kerinci ;

5.    Melakukan kegiatan urusan dalam,kebersihan, sarana sandang, kendaraan bermotor, halaman dan pertamanan, protokoler, keamanan, perlengkapan, pergudangan non medis, tata usaha pengadaan barang dan jasa , pengelolaan asrama dan rumah dinas.

6.    Melakukan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan daftar invantaris barang;

7.    Mengawasi, menilai serta memberi petunjuk dan bimibingan keapada bawahan;

8.    Melaporkan hasil evalusi dan pementauan pelaksanaan kegiatan kepada atasan;

9.    Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Keenam

Uraian Tugas Pokok & Fungsi

Sub Bagian Kepegawaian Dan Diklat

Pasal 15

 

Nama Jabatan          :  Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Diklat

 

Pengertian                :Adalah seorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir, melaksanakan tugas-tugas di bagian urusan kepegawaian dan urusan diklat dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

 

Tugas Pokok             :  Melaksanakan tugas dibidang Pengelolaan Administrasi Kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pengajuan pensiun, cuti pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, kesejahteraan pegawai dan mutasi staf pelaksana dilingkungan RSD serta melaksanakan tugas dibidang pendidikan dan pelatihan meliputi penataran,kursus, bimbingan teknis dan sebagainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi                       :

1.    Menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana strategis RSU Mayjen.H.A.Thalib Kerinci;

2.    Melaksanakan semua program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditentukan;

3.    Mempelajari, menelaah dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan dan Naskah Dinas sesuai dengan tugas Sub Bagian Kepegawaian Dan Diklat;

4.    Menyiapkan bahan usulan pensiun, usulan kebutuhan Diklat pegawai dan membuat Daftar Urut Kepangkatan ( DUK );

5.    Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi penyusunan bahan kenaikan pangkat, cuti, kenaikan gaji berkala, DP3, dan mutasi staf pelaksanaan dilingkungan RSU;

6.    Melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan mutu tenaga kesehatan dan diklat lain yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan;

7.    Menyiapkan bahan kajian dan analisis yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan RSU;

8.    Mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan Rencana program kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat;

9.    Mengawasi, menilai serta memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan;

10.Melaporkan hasil evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan kepada atasan;

11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

 

Bagian Tujuh

Uraian Tugas Pokok & Fungsi

Urusan Kepegawaian

Pasal 16

Nama Jabatan          :  Kepala Urusan Kepegawaian

 

Pengertian                :  Adalah seorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir, melaksanakan tugas-tugas di bagian urusan kepegawaian dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Diklat.

Tugas Pokok             :   Melaksanakan tugas dibidang Pengelolaan Administrasi Kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pengajuan pensiun, cuti pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, kesejahteraan pegawai dan mutasi staf pelaksana dilingkungan RSU Mayjen.H.A.Thalib Kerinci.

 

 

 

 

Fungsi                       :

1.    Menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana strategis RSU Mayjen.H.A.Thalib Kerinci;

2.    Melaksanakan semua program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditentukan;

3.    Mempelajari, menelaah dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan dan Naskah Dinas sesuai dengan tugas Kepegawaian ;

4.    Menyiapkan bahan usulan pensiun, usulan kebutuhan Diklat pegawai dan membuat Daftar Urut Kepangkatan ( DUK );

5.    Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi penyusunan bahan kenaikan pangkat, cuti, kenaikan gaji berkala, DP3, dan mutasi staf pelaksanaan dilingkungan RSU;

6.    Melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan mutu tenaga kesehatan dan diklat lain yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan;

7.    Menyiapkan bahan kajian dan analisis yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan RSU;

8.    Mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan Rencana program kegiatan Urusan Kepegawaian ;

9.    Mengawasi, menilai serta memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan;

10.Melaporkan hasil evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan kepada atasan;

11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

 

 

 

 

 

 

Bagian Delapan

Uraian Tugas Pokok & Fungsi

Urusan Diklat

Pasal 17

Nama Jabatan          :  Kepala Urusan Diklat

Pengertian                :Adalah seorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir, melaksanakan tugas-tugas di bagian urusan diklat dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian & Diklat.

Tugas Pokok             :Melaksanakan tugas dibidang Pengelolaan pendidikan dan pelatihan meliputi penataran,kursus, bimbingan teknis dan sebagainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi                       :

1.Menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana strategis RSU Mayjen.H.A.Thalib Kerinci;

2.Melaksanakan semua program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditentukan;

3.Mempelajari, menelaah dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan dan Naskah Dinas sesuai dengan tugas Urusan Diklat;

4.Melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan mutu tenaga kesehatan dan diklat lain yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan;

5.Menyiapkan bahan kajian dan analisis yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan RSU;

6.Mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan Rencana program kegiatan Urusan Diklat;

7.Mengawasi, menilai serta memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan;

 

 

8.Melaporkan hasil evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan kepada atasan;

9.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

 

Bagian Sembilan

Uraian Tugas & Fungsi

Sub Bagian Rekam Medis Dan Pelaporan

Pasal 18

 

Nama Jabatan        : Kepala Sub Bagian Rekam Medis & Pelaporan

 

Pengertian              :Adalah seorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir, melaksanakan tugas-tugas di bagian urusan rekam medis dan urusan pelaporan, bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

 

Tugas Pokok           : Melaksankan tugas di bidang Rekam medis dan pelaporan meliputi urusan administrasi pencatatan rekam medis, pelaporan pelayanan dan rujukan rumah sakit, sesuai dengan peraturan perundangn-undangan yang berlaku.

 

Fungsi                     :

1.    Menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana strategis RSU Mayjen.H.A.Thalib;

2.    Melaksanakan semua program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditentukan;

3.    Mempelajari, menelaah dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan dan Naskah Dinas sesuai dengan tugas Sub Bagian Rekam Medis Dan Pelaporan;

4.    Mengumpulkan dan mengolah data rekam medis serta meneliti catatan rekam medis;

5.    Melakukan analisis, pengendalian dan pemutakhiran data medis secara profesional sesuai dengan kebutuhan;

6.    Melakukan perlindungan hukum terhadap rahasia pasien dan rahasia medis di RSU Mayjen.H.A.Thalib;

7.    Menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana program kegiatan yang berkaitan dengan rekam medis dan pelaporan;

8.    Melakukan penyesuianan perbaikan terhadap mutasi data rekam medis;

9.    Mengawasi, menilai serta memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan;

10.Melaporkan hasil evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan kepada atasan;

11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

 

Bagian Sepuluh

Uraian Tugas & Fungsi

Urusan Rekam Medis

Pasal 19

 

Nama Jabatan        : Kepala Urusan Rekam Medis

Pengertian              : Adalah seorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir, melaksanakan tugas-tugas di bagian urusan rekam medis  dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Rekam Medis Dan Pelaporan.

Tugas Pokok           : Melaksankan tugas di bidang Rekam medis meliputi urusan administrasi pencatatan rekam medis, pelaporan pelayanan dan rujukan rumah sakit, sesuai dengan peraturan perundangn-undangan yang berlaku.

 

 

 

Fungsi                     :

1.    Menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana strategis RSU Mayjen.H.A.Thalib;

2.    Melaksanakan semua program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditentukan;

3.    Mempelajari, menelaah dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan dan Naskah Dinas sesuai dengan tugas Urusan Rekam Medis;

4.    Mengumpulkan dan mengolah data rekam medis serta meneliti catatan rekam medis;

5.    Melakukan analisis, pengendalian dan pemutakhiran data medis secara profesional sesuai dengan kebutuhan;

6.    Melakukan perlindungan hukum terhadap rahasia pasien dan rahasia medis di RSU Mayjen.H.A.Thalib;

7.    Menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana program kegiatan yang berkaitan dengan rekam medis ;

8.    Melakukan penyesuianan perbaikan terhadap mutasi data rekam medis;

9.    Mengawasi, menilai serta memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan;

10.Melaporkan hasil evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan kepada atasan;

11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Sebelas

Uraian Tugas & Fungsi

 Urusan Pelaporan

Pasal 20

 

Nama Jabatan          : Kepala Urusan Pelaporan

 

Pengertian                : Adalah seorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir, melaksanakan tugas-tugas di bagian urusan pelaporan, bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Rekam Medis & Pelaporan.

 

Tugas Pokok           : Melaksankan tugas di Urusan Pelaporan meliputi urusan pelaporan pelayanan dan rujukan rumah sakit, sesuai dengan peraturan perundangn-undangan yang berlaku.

Fungsi                     :

1.    Menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana strategis RSU Mayjen.H.A.Thalib;

2.    Melaksanakan semua program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditentukan;

3.    Mempelajari, menelaah dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan dan Naskah Dinas sesuai dengan tugas Urusan Pelaporan;

4.    Melakukan analisis, pengendalian dan pemutakhiran data medis secara profesional sesuai dengan kebutuhan;

5.    Menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana program kegiatan yang berkaitan dengan pelaporan;

6.    Melakukan penyesuianan perbaikan terhadap mutasi data urusan pelaporan;

7.    Mengawasi, menilai serta memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan;

 

8.    Melaporkan hasil evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan kepada atasan;

9.    Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

 

Bagian Dua Belas

URAIAN TUGAS POKOK & FUNGSI

Bidang keuangan dan perencanaan Penyusunan anggaran

Pasal 21

 

Nama Jabatan         :    Kepala Bidang Keuangan Dan Perencanaan Penyusunan Anggaran

 

Pengertian                :   Adalah seorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir, melaksanakan tugas-tugas di bagian perencanaan & penyusunan anggaran dan bagian perbendaharaan.

 

Tugas Pokok               :Melaksanakan tugas dibidang keuangan dan anggaran meliputi subbag perencanaan dan penyusunan anggaran dan subbag perbendaharaan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku, bertanggung jawab langsung kepada direktur.

 

Fungsi                       :

1.    Membantu Direktur dalam menetapkan kebijakan dan program jangk panjang,menengah, maupun pendek sesuai dengan kebijakan dan program kesehatan ,terutama dalam penyusunan perencanaan,akutansi dan pengelolaan keuangan;

2.    Menyusun peraturan pelaksanaan penyusunan perencanaan,akutansi dan pengelolaan keuangan;

3.    Mengambil keputusan dan tindakan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan rumha sakit baik untuk keperluan didalam maupun diluar rumah sakit sesuai kewenanganya;

4.    Menyusun prosedur tetap untuk setiap kegiatan dilingkungan Bidang Keuangan Dan Anggaran;

5.    Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan di Bidang Keuangan Dan Angggaran mulai dari masukan,proses dan keluaran serta umpan balik sesuai standar pelayanan dan prosedur yang telah ditetapkan;

6.    Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan dan pelayanan di Bidang Keuangan Dan Anggaranuntuk menyusun rencana perbaikan,pemantapan maupun pengembangan sebagai bahan pertimbangan kebijakan Direktur;

7.    Mengadakan pembinaan dan memberi motivasi terhadap seluruh karyawan untuk meningkatkan gairah dan disiplin kerja;

8.    Melakukan tugas-tugas kain yang diberikan Direktur

 

Bagian Tiga Belas

Uraian Tugas Pokok & Fungsi

Kasi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

Pasal 22

 

Nama Jabatan         :    KepalaSeksi Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran

 

Pengertian                :    Adalahseorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir, dan melaksanakan tugas-tugas urusan perencanaan & program dan urusan evaluasi program & Anggaran bertanggung jawab kepada Kepala bidang Keuangan Dan Perencanaan Penyusunan Anggaran

 

 

 

 

Tugas Pokok             :

1.    Merencanakan Langkah-langkah kegiatan Sub Bagian Anggaran dan Program agar rencana kerja dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku;

2.    Merencanakan kebutuhan sumberdaya berupa sarana parasarana, tenga, peralatan, bahan dan kebutuhan lainnya, sesuai dengan strategi rumah sakit serta prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3.    Mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisa data kegiatan rumah sakit sehingga menjadi informasi yang akurat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan manajemen;

4.    Menyusun rencana anggaran Pendapatan RSU Mayjen H. A. Thalib Kabupaten Kerinci;

5.    Menyusun anggaran belanja rutin maupun pembangunan yang sesuai dengan kebijakan (Strategi)  RSU Mayjen H. A. Thalib Kabupaten Kerinci dan kebijakan operasionalnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6.    Menyusun Anggaran Perubahan jika diperlukan;

7.    Memantau Realisasi Pengguna Anggaran;

8.    Menghimpun, mengolah dan menyusun rencana kegiatan rutin pembangunan di bidang Pelayanan Kesehatan;

9.    Menghimpun, mengolah dan menyusun rencana dan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang RSU Mayjen H.A Thalib Kabupaten Kerinci;

10.Melakukan Konsilidasi dengan Bappeda dan tim Anggaran Kab. Kerinci;

11.Koordinasi Perencanaan & Anggaran dengan unit lainya di RSU Mayjen H.A Thalib Kabupaten Kerinci;

12.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

 

 

Fungsi                       :

1.    Menetapkan Prosedur dan Formulir untuk Persiapan Anggaran

2.    Mengkoordinasikan dan membuat asumsi-asumsi sebagai dasar Anggaran (Asumsi tersebut misalnya harga Alkes dll)

3.    Membantu mengkomunikasikan Anggaran keseluruh bagian RSU Mayjen H.A Thalib Kabupaten Kerinci

4.    Menganalisis Anggaran yang diajukan dan membuat Rekomendasi kepada Direktur RSU MayjenH.A Thalib Kabupaten Kerinci

5.    Menganalisis Kinerja Anggaran yang dilaporkan, menginterpretasikan hasil dan menyiapkan ikhtisar laporan untuk Direktur RSU Mayjen H.A Thalib Kabupaten Kerinci

6.    Menyiapkan Pembuatan Revisi Anggaran jika diperlukan.

 

Bagian Empat Belas

Tugas Pokok Dan Fungsi

Urusan Perencanaan & Program

Pasal 23

 

Nama Jabatan          : Kepala Urusan Perencanaan & Program

 

Pengertian              :   Adalah seseorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir dan melaksanakantugas-tugas urusan perencanaan dan program bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perencanaan & penyusunan anggaran.

Tugas Pokok           :

1.  Urusan perencanaan & program mempunyai tugas pokok menyusun      rencana, program kegiatan tahunan dan lima tahunan rumah sakit.

2.    Menyusun program kerja dan rencana sumber daya di bagian urusan perencanaan & program agar tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan lancar.

3.    Membagi tugas-tugas bawahan dalam rangka pelaksanaan di urusan perencanaan & program

4.    Memimpin, menggerakkan dan mengarahkan staf untuk melaksanakan pekerjaan secara berencana, tertib dan teratur

5.    Memberikan motivasi, semangat dan dorongan kepada bawahan dalam rangka meningkatkan dedikasi

6.    Menciptakan suasana kerja yang harmonis dilingkungan perencanaan dan program sehingga staf dapat bekerja dengan baik

7.    Menjabarkan dan memberitahukan tentang kebijaksanaan pimpinan rumah sakit kepada staf untuk acuan tugas

8.    Membimbing dan mendidik staf dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan

9.    Memeriksa semua surat-surat atau naskah dinas yang masuk dan keluar di urusan perencanaan & program sebelum diserahkan kepada atasan agar terhindar dari kesalahan

10.Mengkoordinasikan semua kegiatan pelaksanaan urusan supaya hasil pekerjaan tepat waktu

11.Mengadakan evaluasi setiap bulan tentang hasil kegiatan

12.Membuat laporan rumah sakit yang bersifat bulanan, triwulan, tahunan maupun lima tahunan

13.Melaksanakan tugas tambahan sesuai tugas yang diberikan oleh atasan dalam rangka pelaksanaan tugas

Fungsi                 :

1.Merencanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data / informasi kegiatan rumah sakitdan data informasi lain yang terkait

2.Penyusunan program atas dasar hasil kegiatan rumah sakit / pimpinan rumah sakit

3.       Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program meliputi :

a.Pengkoordinasian penyusunan rencana rumah sakit

b.Pengelolaan data untuk menentukan suatu perencanaan yang matang

Bagian Lima Belas

Tugas Pokok Dan Fungsi

Urusan Evaluasi Program & Anggaran

Pasal 24

 

Nama Jabatan          : Kepala Urusan Evaluasi Program & Anggaran

 

Pengertian             :  Adalah seseorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir dan melaksanakan tugas-tugas urusan evaluasi program dan anggaran bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perencanaan & Penyusunan Anggaran

 

Tugas Pokok             :

1.    Menyiapkan bahan dan data – data yang konkrit untuk menyusun anggaran dan program rumah sakit

2.    Menyusun program kerja dan rencana sumber daya dilingkungan di urusan evaluasi & anggaran

3.    Membuat uraian tugas dan prosedur kerja dan menciptkan suasana kerja yang harmonis sehingga para staf bekerja dengan baik

4.    Menggerakkan staf untuk melaksanakan pekerjaan secara terencanan, tertib, teratur dan terpadu

5.    Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar kegiatan yang dilaksanakan mengikuti peraturan yang berlaku

6.    Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas

7.    Mengkoordinasikan pemakaian dan pemeliharann sarana dan prasarana yang ada di bagian urusan evaluasi program & anggaran

8.    Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi anggaran belanja meliputi : evaluasi administrasi pembayaran dan evaluasi pelaksanaan pengadaan

9.    Memberikan informasi tentang : alokasi anggaran belanja rumah sakit dan penyerapan anggaran belanja rumah sakit

10.Mempertangung jawabkan seluruh kegiatan di bagian penyusunan program dan anggaran

11.Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah pimpinan rumah sakit dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan

Fungsi                       :

1.    Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan penyusunan evaluasi program & anggaran

2.    Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan program dan anggaran

3.    Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolan evaluasi program dan anggaran

 

Bagian Enam Belas

Uraian Tugas Pokok & Fungsi

Kasi Perbendaharaan

Pasal 25

 

Nama Jabatan         :    Kepala Seksi Perbendaharaan

 

Pengertian                :    Adalah seorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir, dan melaksanakan tugas-tugas urusan mobilisasi dana dan urusan akutansi & verifikasi bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keuangan Dan Perencanaan Penyusunan Anggaran

Tugas Pokok            :    Melaksanakan dministratif,koordinatif dan merupakan unsur pelaksana dalam pengelolaan perbendaharaan, penatausahaan keuangan dan barang

 

Fungsi                        :                     

1.    Merencanakan administrasi tagihan untuk pelaksanaan proses pembayaran;

2.    Merencanakan administrasi pembayaran untuk pelaksanaan proses pembayaran;

3.    Merencanakan penatausahaan,pembuatan dan penyampaian SPJ;

4.    Mengkoordinasikan administrasi tagihan untuk pelaksanaan proses pembayaran;

5.    Mengkoordinasikan administrasi pembayaran untuk pelaksaan proses pembayaran;

6.    Mengkoordinasikan penatausahaan,pembuatan dan penyampaian SPJ;

7.    Mengevaluasi admnistrasi tagihan untuk pelaksanaan proses pembayaran;

8.    Mengevaluasi admnistrasi pembayaran untuk pelkasanaan proses pembayaran;

9.    Mengevaluasi penatausahaan pembuatan dan penyampaian SPJ;

10.Mempersiapkan bahan dan data keuangan untuk pengawasan intern oleh atasan langsung bendaharawan / pimpinan;

11.Melaksanakan bon barang atau ATK untuk kebutuhan kegiatan semua Bendaharawan;

12.Mengkoordinasikan pelkasanaan pembuatan daftar gaji;

13.Memberikan gambaran situasi keuangan RS;

14.Memberikan rekomendasi pengajuan kredit pegawai kepada pihak direktur;

15.Mengkoordinasikan pelaksanaan pembuatan daftar pemotongan gaji;

16.Menyediakan data-data penyerapan anggaran dan penerimaan barang;

17.Menggerakkan staf untuk melaksanakan tugasnya secara berencana, tertib dan terpadu;

18.Memberikan pengarahan kepada pelaksanaan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan mekanisme serta aturan yang ada;

19.Menyusun rencana kegiatan dan kebutuhan sarana/ peralatan perbendaharaan agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik;

20.Mengadakan pengawasan terhadap pelaksana agar disiplin kerja dapat meningkat

21.Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada pelaksana dan atau para Bendaharawan agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku;

22.Memantau rencana pembayaran pengadaan yang telah ditetapkan;

23.Mengkoordinasikan pelaksanaan penyimpanan dokumen perbendaharaan;

24.Mengatur pembagian tugas masing-masing petugas pelaksana;

25.Memberikan pertimbangan masalah perbendaharaan dan ganti rugi secara tertulis atau lisan;

26.Melakukan pemeliharaan inventaris pada kasi Perbandaharaan;

 

Bagian Tujuh Belas

Uraian Tugas Pokok & Fungsi

Urusan Akutansi & Verifikasi

Pasal 26

 

Nama Jabatan         :    Kepala Urusan Akutansi & Verifikasi

 

Pengertian                :    Adalah seorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir, dan melaksanakan tugas-tugas Urusan Akutansi & Verifikasi yang bersifat administratif, koordinatif dan merupakan unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan akutansi keuangan serta mempunyai kedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi  Perbendaharaan.

 

 

 

Tugas Pokok             :

v  Akutansi Keuangan

Menyelenggarakan proses pencatatan, pelaporan dan penyajian laporan akutansi keuangan Rumah Sakit.

v  Verifikasi Keuangan

Menyelenggarakan kegiatan pengujian dokumen, pencocokan terhadap kebenaran catatan fisik serta mengusulkan perbaikan dalam pengelolaan sistem keuangan dan fisik.

Fungsi                       :

v  Akutansi

1.    Pengumpulan dan pencatatan bukti – bukti transaksi meliputi penerimaan dan pengeluaran kas, piutang, persediaan , aktivitas tetap, hutang, modal serta penjualan jasa dan biaya

2.    Pembuatan sitem, prosedur dan standar akuntasi keuangan Rumah Sakit

3.    Penyajian laporan akutansi keuangan Rumah Sakit

v  Verifikasi

1.      Perencanaan kegiatan penelitian dan pengujian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen penerimaan maupun pengeluaran keuangan serta fisik

2.      Pengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengujian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen penerimaan maupun pengeluaran keuangan serta fisik

3.      Pengawasan, penilaian dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengujian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen penerimaan maupun pengeluaran keuangan serta fisik

 

 

 

 

 



Bagian Delapan Belas

Tugas Pokok / Fungsi ( Tupoksi )

Urusan Mobilisasi Dana

Pasal 27

 

I.          TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A.   Tugas Pokok

Urusan Mobilisasi Dana mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan administrasi penerimaan dan pengeluaran dana Swadana, Pembukuan, penyetoran dan pertanggung jawaban serta menggali sumber dana dari pihak lain.

B.   Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Urusan Mobilisasi Dana mempunyai fungsi :

1.    Perencanaan tentang pemanfaatan/pendayagunaan dana.

2.    Pelaksanaan penyelenggaraan penerimaan, pembukuan, penyetoran serta pertanggung jawaban penerimaan uang pendapatan dari hasil Mobilisasi Dana.

3.    Pelaksanaan Penggalian sumber dana dari pelayanan rumah sakit maupun dana yang lain.

4.    Pelaksanaan dalam upaya menggerakkan dana rumah sakit seefisien mungkin.

5.    Pengevaluasian terhadap penyelenggaraan mobilisasi dana.

6.    Pelaporan tentang penyelenggaraan mobilisasi dana.

 

II.        RUANG LINGKUP

Ruang lingkup tugas pokok Urusan Mobilisasi Dana adalah :

1.    Penyusunan rencana peyelenggaraan mobilisasi dana meliputi :

a.    Rencana Pendapatan.

b.    Rencana pemanfaatan/penggunaan dana swadana.

2.    Penyelenggaraan administrasi mobilisasi dana meliputi:

a.    Administrasi pembukuan kegiatan mobilisasi dana.

b.    Administrasi karcis, kwitansi dan bukti-bukti lain.

3.    Penyelenggaraan peningkatan pendapatan fungsional serta upaya pencarian dan pengelolaan dana dari sumber lain meliputi :

a.    Penyusunan Tarif Pelayanan.

b.    Ikatan Kerjasama dengan instansi/perusahaan swasta.

c.    Pencarian modal dari pihak ketiga.

 

III.       URAIAN TUGAS

Untuk menunjang keberhasilan program dan kegiatan rumah sakit, Kepala Sub Urusan Mobilisasi Dana mempunyai tugas sebagai berikut :

1.    Untuk membantu perencanaan perhitungan anggaran pendapatan rumah sakit.

2.    Menyusun rencana dalam rangka pemanfaatan/pendayagunaan dana.

3.    Menyusun rencana kebutuhan karcis, kwitansi pembayaran dan lain-lain.

4.    Menyusun tatalaksana organisasi di Urusan Mobilisasi dana.

5.    Melaksanakan program-program intensifikasi dan ekstensifikasi mobilisasi dana.

6.    Melaksanakan pengolahan dana yang diperoleh dari hasil pelayanan rumah sakit serta melakukan memberikan analisa dan rekomendasi kasus pasien tidak mampu, pertanggung jawaban atas pendapatan asli rumah sakit dan pengeluarannya.

7.    Melaksanakan pelayanan administrasi bagi penderita tidak mampu.

8.    Melegalisasi surat perjanjian tunggakan pembayaran bagi penderita yang belum melunasi pada saat pulang.

9.    Melaksanakan penagihan ke perusahaan, instansi dan askes serta kerumah penderita.

10.     Melakukan upaya-upaya dalam menggerakkan dana masyarakat.

11.     Melaksanakan pengelolaan dana-dana rumah sakit seefisien mungkin dan seefektif mungkin.

12.     Menyajikan bahan serta saran dalam rangka kebijaksanaan manajemen rumah sakit.

13.     Menyusun laporan pertanggung jawaban hasil pengelolaan mobilisasi dana rumah sakit.

14.     Memonitor, mengawasi semua arus uang pendapatan mulai dri penjualan karcis, ruangan sampai loket pembayaran secara ketat, teliti dan terus menerus.

15.     Meneliti semua bukti pengeluaran baik sebelum maupun sesudah dilakukan pembayaran.

16.     Mengadakan pengecekan secara sampling terhadap bukti-bukti penerimaan maupun pengeluaran kas.

17.     Memimpin seluruh sumberdaya dilingkungan Urusan Mobilisasi Dana agar tujuan dan sasaran dapat dicapai.

18.     Memberikan motivasi kepada staf agar tugas yang dibebankan berjalan dengan baik dan tertib.

19.     Mengarahkan staf agar melaksanakan tugas pokok secara tertib, terencana dan terpadu.

20.     Memberi petunjuk dan bimbingan kepada staf agar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan berdasarkan sistem dan prosedur serta peraturan yang ada.

21.     Melaksanakan pembinaan staf pada Urusan Mobilisasi Dana.

22.     Menjaga hubungan dengan instalasi/bagian yang terkait dengan pelaksanaan sistem dan prosedur keuangan yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan mobilisasi dana.

23.     Menciptakan suasana kerja yang harmonis pada Urusan Mobilisasi Dana sehingga para staf dapat bekerja dengan baik.

24.     Mengatur pembagian tugas pada Urusan Mobilisasi Dana agar pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan lancar dan tertib.

25.     Memberikan  penilaian terhadap pelaksanaan tugas pada Urusan Mobilisasi Dana yang meliputi :

a.    Pembuatan DP3

b.    Pengajuan usulan mutasi.

c.    Pengajuan usulan pendidikan dan latihan.

26.     Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Kasi Perbendaharaan sesuai dengan bidang tugas.

 

 

 

Bagian Sembilan Belas

Bidang Perawatan

Pasal 28

Bidang Keperawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang keperawatan meliputi seksi mutu asuhan keperawatan dan seksi mutu SDM dan logistik keperawatan,sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 23, Kepala Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :

(a)  Membantu Direktur menyusun Rencana Strategis RSD;

(b)  Melaksanakan semua program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditentukan;

(c)  Mempelajari, menelaah dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan dan Naskah Dinas sesuai dengan tugas Bidang Keperawatan;

(d)  Mengendalikan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan;

(e)  Menyusun bahan dan data, kebutuhan dan fasilistas pelayanan keperawatan serta meningkatkan kualitas kompetensi tenaga paramedis;

(f)   Menyiapkan bahan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat;

(g)  Melakukan koordinasi dan kerjasama antar Kepala biadang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

(h)  Mengawasi, menilai serta memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan;

(i)    Melaporkan hasil evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan kepada atasan;

(j)    Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1.    Melaksanakan  Fungsi  perencanaan (P1)    meliputi:

  1. Menyusun falsafah  keperawatan & tujuan    sesuai dengan  falsafah  dan tujuan  RS
  2. Menyusun rencana  kebutuhan tenaga  keperawatan secara  keseluruhan  baik jumlah maupun  kualifikasi          ( secara makro), koordinasi  dengan  kasubsi  keperawatan / Ka. Instansi terkait
  3. Menyusun  program pengembangan  staf keperawatan  sesuai kebutuhan  pelayanan di Rumah Sakit.
  4. Menyusun  program orientasi bagi  siswa / mahasiswa  pendidikan keperawatan  yang menggunakan RS sebagai lahan  praktek.
  5. Menyusun  program orientasi  bagi tenaga  keperawatan   yang baru   yang akan bekerja di Rumah Sakit.
  6. Menyusun  jadwal  rapat koordinasi  dengan kasubsi  dan karu 
  7. Menyusun program mutasi   tenaga  keperawatan  baik pelaksana maupun pengelola,  koordinasi dengan kepala Instansi terkait, untuk diajukan ke Direktur
  8. Menyusun rencana  penempatan tenaga  keperawatan sesuai   kebutuhan, koordinasi  dengan  Kasubsi  keperawatan / Ka. Instansi terkait.
  9. Menyusun  rencana kebutuhan   Peralatan  dan kebutuhan lain. 

j.      Menyusun anggaran biaya  untuk kebutuhanpengembangan  staf, peralatan  dan kebutuhan lain.

k.    Menyusun rencana Pengembangan system    pencatatat dan  pelaporan asuhan keperawatan  (askep)  yang tepat sesuai  kondisi RS, koordinasi  dengan kasubsi  perawatan/Kabag /Ka. Instansi.

l.      Berperan  serta menyusun   rencana pengengembangan  pelayanan  RS.

m.  Menyusun Program  pengendalian mutu  pelayanan / asuhan  keperawatan (askep)  yang tepat sesuai  kondisi RS,  dan berperan  serta menyusun  peraturan  / tata tertib   pelayanan  di RS.

n.    Menyusun standar, protap / SOP  pelayanan   mutu meliputi :  SOP, ketenagaan , peralatan dan  lain – lain , koordinasi  dengan  Kasubsi / Kabag / Ka.  Instansi  terkait. Penyususnan  ini  bekerja sama  dengan  Tim Keperawatan.

 

2.    Melaksanakan  fungsi  penggerakan   dan pelaksanaan (P2)   meliputi :

a.     Membimbing  kasubsi  Keperawatan  untuk terlaksananya  asuhan  keperawatan  paripurna  dalam mepertahankan  dan  meningkatkan   mutu pelayanan  keperawatan  di RS.

b.     Melaksanakan  program orientasi  bagi perawat baru  yang akan   bekerja di RS.

c.     Melaksanakan   program orientasi  bagi siswa / mahasiswa  pendidikan keperawatan  yang menggunakan RS  sebagai lahan  Praktek

d.     Melaksanakan   rapat Koordinasi  dengan  Kasubsi  / PP dan Karu  secara berkala  atau sewaktu -  waktu diperlukan. 

e.     Melaksanakan Koordinasi   dengan Ka. Instansi , Kasubag, Kaur  untuk   kelancaran pelaksanaan  Pelayanan  di RS.

f.      Melaksanakan Koordinasi  dengan institusi  pendidikan  keperawatan untuk menunjang  kelancaran program   bimbingan, khususnya   yang menggunakan RS   sebagai lahan praktek.

g.     Menganalisa dan mengkaji  usulan kebutuhan  tenaga keperawatan   dan peralatan  yang diajukan oleh   Kasubsi,/ Ka . Instansi  terkait.  Hasil  analisa  tersebut untuk   menyusun  perencanaan  tahunan / semester  kebutuhan tenaga  maupun peralatan.

h.     Mengatur  jadwal dinas ,  pengawas  hari libur, sore  dan malam  hari sebagai  pengganti  Kasi keperawatan.

i.       Berperan serta  dalam  kegiatan ilmiah  dan penelitian yang dilakukan RS.

j.       Mendelegasikan  tugas kepada Kasubsi keperawatan  bila  berhalangan  hadir.

k.     Mengumpulkan dan menyimpan  berkas   kepegawaian tenaga  keperawatan   untuk kepentingan penilaian  dalam rangka promosi.

l.       Bekerjasama  dengan  bidang Diklit  RS  untuk   menyelenggarakan kegiatan  program pengembangan staf.

m.   Menyusun  instrumen   pendayagunaan  tenaga keperawatan dan  peralatan.

n.     Melaksanakan penempatan  tenaga keperawatan  melalui Kasubsi    perawatan  atas dasar  usulan  Kepala  ruangan / Ka. Instansi  terkait 

o.     Melaksanakan  mutasi baik   pengelola  maupun  pelaksana keperawatan.

p.     Koordinasi  dengan Karu / PP atau Ka. Instansi  terkait.

q.     Melaksanakan bimbingan  kepada tenaga keperawatan  terhadap  penerapan Protap atau SOP  dan tata tertib  pelayanan keperawatan

r.      Memotivasi   tenaga keperawatan  untuk meningkatkan  semangat  kerja,  dengan membuat usulan  penghargaan atas prestasi kerja   kepada Direktur  atau (reward  sitem ), berupa  piagam  penghargaan , kesempatan  studi banding keadaan  atau luar negeri.

s.     Mengumpulkan  dan menganalisa  data   tentang pelaksanaan  asuhan keperawatan, ketenagaan  dan peralatan untuk bahan informasi  bagi  pengembangan  pelayanan  keperawatan.

t.       Memantau  dan memberi  rekomendasi  pelaksanaan  cuti  tenaga  keperawatan  yang ada di Instansi

u.     Menyusun tata tertib,  pelayana / asuhan   keperawatan sesuai  dengan  peraturan  dan tata tertib RS.

v.     Berperan serta  dalam pelaksanaan  kegiatan  program lain  yang  di selenggarakan di RS. (PKMRS, RS  sayang Ibu,  dll. )

w.    Membuat   laporan berkala dan  laporan Khusus Bidang  keperawatan dengan  menganalisa  data pelaksanaan informasi , dokumen / laporan  yang diobuat oleh  Kasubsi  / Ka. Instansi  untuk  disampaikan kepada  Direktur.

x.     Memberi  saran   dan bantuan pertimbangan  yang berkaitan  dengan pelaksanaan  pelayanan  keperawatan kepada  Direktur RS.

y.     Melaksanakan tugas lain   yang diberikan oleh  Direktur  RS, dlam rangka  kelancaran   pelaksanaan  pelayanan keperawatan.

z.     Membimbing   tenaga  keperawatan  dalam hal pendayagunaan  dan pemeliharaan  alat.

 

3.    Melaksanakan  Fungsi  Pengawasan,  pengendalian dan  Penilaian  ( P3 )
meliputi : 

  1. Mengawasi, mengendalikan,  menilai  penerapan kebijakan   pelayanan, tata tertib, dan etika   profesi keperawatan koordinasi dengan Kasubsi/ PP/ Karu / Ka. Instansi
  2. Mengawasi, mengendalikan dan menilai  pendayagunaan tenaga keperawatan
  3. Melaksanakan penilaian, kinerja  staf  tenaga keperawatan  Koordinasi dengan  Kasubsi Perawatan / Ka. Instansi.
  4. Berperan serta dalam  penilaian pelaksanaan   program  bimbingan system / mekanisme  pendidikan keperawatan/ pendidikan  tenaga kesehatan lain yang menggunakan  RS  sebagai lahan praktek.
  5. Mengawasi , mengendalikan  dan menilai pendayagunaan  perelatan secara  efektif dan efisien
  6. Berperan serta  dalam melaksanakan  penilaian mutu pelayan / asuhan  keperawatan, koordinasi dengan  komite medik / Panitia keperawatan RS.
  7. Melaksanakan  Supervisi   secara  berkala / sewaktu – waktu  ke ruang  rawat  agar  tujuan  pelayanan keperawatan  yang diinginkan   dapat tercapai. Supervisi ini  dilakukan secara  mandiri  atau bersama – sama  dengan Kasubsi/ PP/ Karu dan Ka. Instansi.

 

Paragraf 1

Kasi Mutu Asuhan Keperawatan

Pasal 30

 

1. Melaksanakan  fungsi Perencanaan ( P1 ) meliputi :

a.    Menyusun  rancangan  kerja Kasi Mutu Asuhan Keperawatan.

b.    Menyiapkan rencana  pemberian  asuhan Keperawatan  sesuai  dengan pola  dan jenis pelayanan.

c.    Menyiapkan  usulan pengembangan / pembinaan  mutu  asuhan Keperawatan, sesuai  kebutuhan, pelayanan,  berdasarkan usulan  Karu / Ka. Instansi.

d.    Menyiapkan program upaya  peningkatan mutu  asuhan  keperawatan , koordinasi  dengan Tim  Keperawatan/ Komite  Medis Rumah Sakit.

e.    Berperan serta  menyusun SOP  pelayanan Keperawatan  sesuai  kebutuhan  pelayanan.

2.  Melaksanakan  Fungsi  penggerakan  dan Pelaksanaan (P2), melalui :

a.    Memberikan bimbingan  dalam pembinaan  Asuhan  Keperawatan  sesuai  standar

b.    Memberikan  bimbingan  terhadap penerapan  Protap/SOP Pelayanan  Keperawatan.

c.    Memberikan bimbingan  pendokumentasian Asuhan Keperawatan. atas persetujuan  Direktur Rumah Sakit  sesuai kebutuhan

d.    Melaksanakan sebagaian tugas  dari Kabid Keperawatan.

e.    Mewakili tugas  dan wewenang  Kabid Keperawatan. atas persetujuan  Direktur Rumah Sakit  sesuai  kebutuhan.

f.     Menyampaikan  dan menjelaskan  rumah sakit tentang  sistem pembinaan  Asuhan Keperawatan.  Koordinasi  dengan Karu / Ka. Instalasi.

3.      Melaksanakan  fungsi pengawasan,  pengendalian dan penilaian (P3) meliputi  :

  1. Melaksanakan pengawasan , pengendalian  terhadap pemberian asuhan Keperawatan. Koordinasi dengan  Karu / Ka. Instansi  sesuai standar  Asuhan Keperawatan.
  2. Melaksanakan   pengawasan, pengendalian   dan  penilaian terhadap penerapan Protap/SOP pelayanan  Keperawatan.
  3. Melakukan pengawasan , pengendalian dan penilaian  terhadap pendokumentasian  Askep,  koordinasi dengan  Karu / Ka.  Instalasi.

d.    Melakukan penilaian mutu asuhan Keperawatan. Koordinasi dengan tim  Keperawatan./ komite Medik  Rumah Sakit.

 

Paragraf 2

Uraian  Tugas

Subsi  Asuhan Keperawatan

Pasal 31

Nama  Jabatan      :   

 

Pengertian             : 

 

 

Tanggung Jawab   :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wewenang             :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian Tugas         :

 

 

 

 

Subseksi  Asuhan Keperawatan

 

Adalah seorang   Tenaga keperawatan  yang diberi  tanggung jawab  dalam Pembinaan  Asuhan keperawatan.

 

Dalam  melaksanakan tugasnya Subsi  Asuhan Perawatan  bertanggung jawab  kepada  Kasubsi Asuhan Keperawatan terhadap  ha – hal sebagai berikut :

1.     Kebenaran dan ketepatan  rencana  Asuhan Keperawatan.

2.     Kebenaran  dan ketepatan pelaksanaan  tugas  Staf  keperawatan

3.     Kebenaran  dan ketepatan  laporan  berkala  dan laporan  khusus  dalam pelaksanaan  asuhan Keperawatan.

4.     Kebenaran  dan ketepatan  rencana  pengembangan mutu  Asuhan Keperawatan, sesuai dengan  pengembangan IPTEK.

5.     Kebenaran dan ketepatan kebutuhan anggaran  pelaksanaan pengembangan kualitas asuhan   Keperawatan.

6.     Keobyektifan  dan kebenaran  pelaksanaan  penelitian mutu  asuhan  Keperawatan

7.     Ketepatan   dan Ketepatan Telaah  staf.

8.     Kebenaran dan  Ketepatan  saran  dan bahan pertimbangan kepada Asuhan.

 

Dalam menjalankan  tugasnya  Subsi  Asuhan Keperawatan, mempunyai  wewenang sebagai  berikut :

a.      Meminta informasi  dan pengarahan kepada atasan.

b.       Memberi pengarahan  dan bimbingan  dalam pemberiaan  asuhan Keperawatan  sesuai standar.

c.        Mengkoordinasikan, mengawasi,  mengendalikan  dan   menilai  mutu  asuhan Keperawatan,  sesuai  kebijakan  rumah sakit.

d.       Memberi petunjuk  dan bimbingan  penerapan asuhan  Keperawatan  sesuai standar  asuhan Keperawatan ( SAK)

e.      Menandatangani  surat  dan dokumen  yang ditetapkan  menjadi wewenang  Kasubsi  Asuhan  Keperawatan.

 

a.      Melaksanakan  fungsi Perencanaan ( P1 ) meliputi :

1.     Menyusun  rancangan  kerja subsi Asuhan Keperawatan.

2.     Menyiapkan rencana  pemberian  asuhan Keperawatan  sesuai  dengan pola  dan jenis pelayanan.

3.     Menyiapkan  usulan pengembangan / pembinaan  mutu  asuhan Keperawatan, sesuai  kebutuhan, pelayanan,  berdasarkan usulan  Karu / Ka. Instansi.

4.     Menyiapkan program upaya  peningkatan mutu  asuhan  keperawatan , koordinasi  dengan Tim  Keperawatan/ Komite  Medis Rumah Sakit.

5.     Berperan serta  menyusun SOP  pelayanan Keperawatan  sesuai  kebutuhan  pelayanan.

b.      Melaksanakan  Fungsi  penggerakan  dan Pelaksanaan (P2), melalui :

1.     Memberikan bimbingan  dalam pembinaan  asuhan  Keperawatan  sesuai  standar

2.     Memberikan  bimbingan  terhadap penerapan  Protap/SOP pelayanan  Keperawatan.

3.     Memberikan bimbingan  pendokumentasian asuhan Keperawatan atas persetujuan  direktur Rumah Sakit  sesuai kebutuhan

4.     Melaksanakan sebagaian tugas  dari Kepala Keperawatan.

5.     Mewakili tugas  dan wewenang  Kepala Keperawatan  atas persetujuan  Direktur Rumah Sakit  sesuai  kebutuhan

6.     Menyampaikan  dan menjelaskan  rumah sakit tentang  system pembinaan  asuhan Keperawatan.  Koordinasi  dengan Karu / Ka. Instalasi.

c.       Melaksanakan  fungsi pengawasan,  pengendalian dan penilaian (P3) meliputi  :

1.     Melaksanakan pengawasan, pengendalian terhadap pemberian asuhan Keperawatan. Koordinasi dengan  Karu / Ka. Instansi  sesuai standar  Asuhan Keperawatan.

2.     Melaksanakan   pengawasan, pengendalian   dan  penilaian terhadap penerapan Protap/SOP pelayanan  Keperawatan.

3.     Melakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian  terhadap pendokumentasian  Askep,  koordinasi dengan  Karu / Ka.  Instalasi.

4.     Melakukan penilaian mutu asuhan Keperawatan. Koordinasi dengan tim  Keperawatan/ komite Medik  Rumah Sakit.

 

Paragraf 3

Kasi Mutu SDM dan Logistik Keperawatan

Pasal 32

 

1.  Melaksanakan  fungsi perencanaan (P1) meliputi :

a.    Menyusun  rencana  kerja  Kasi Mutu SDM Keperawatan dan Logistik Keperawatan.

b.    Menyusun rencana  kebutuhan tenaga dan peralatan keperawatan, baik jumlah  maupun Kualitas alat, koordinasi   dengan Kepru, Pengawas Perawatan / Ka. Instalansi

c.    Menyiapkan usulan   Penempatan / Distribusi  tenaga dan peralatan  Keperawatan, sesuai kebutuhan  pelayanan, berdasarkan  usulan pengawas perawatan / Ka Ruangan/Ka Instalansi.

d.    Menyiapkan rencana  pengembangan staf , sesuai  kebutuhan pelayanan, koordinasi dengan  pengawas    Perawatan / Karu/Ka. Instalansi

e.    Menyiapkan usulan  program  pelatihan bagi tenaga  yang akan mengoperasikan alat.

f.     Menyusun system pencatatan  dan pelaporan / Inventarisasi  peralatan Keperawatan.

g.    Menyusun Prosedur  pengaktifan dan perbaikan  peralatan Keperawatan  sesuai kebijakan  Rumah Sakit.

h.    Menghadiri rapat pertemuan berkala  dengan Kabid Keperawatan / Kabag  dan Ka.  Instalansi   terkait, untuk  kelancaran  pelaksanaan  pelayanan   Keperawatan.

2. Melaksanakan  fungsi  penggerakan dan pelaksanaan (P2) meliputi :

  1. Mengumpulkan  berkas Kepegawaian   tenaga  Keperawatan, koordinasi  dengan  Karu / Ka.  Instalansi. Berkas  Kepegawaian  tersebut   disimpan oleh  Kepala  Keperawatan.
  2. Melaksanakan  sebagian  tugas  dari Kabid Keperawatan
  3. Mewakili Tugas  dan wewenang  Kabid Keperawatan  atas persetujuan  Direktur RS sesuai kebutuhan.
  4. Mengumpulkan  dan menjelaskan   kebijakan Rumah Sakit   dalam bidang  ketenagaan  kepada  staf  perawatan  koordinasi   dengan  Pengawas  Perawatan / Karu / Ka. Instalansi.
  5. Memberikan  pembinaan  pengembangan profesi   tenaga Keperawatan.
  6. Menyusun  Protap / SOP  ketenagaan dan pendayagunaan / pemeliharaan  peralatan, Koordinasi  dengan  pengawas Perawatan / Karu / Ka. Instalasi terkait.
  7. Menyampaikan  dan menjelaskan  kebijakan rumah sakit,  tentang pengendalian, pendayagunaan / pemeliharaan peralatan Perawatan, Koordinasi dengan  Karu/ Ka.  Instalansi
  8. Menganalisa  dan mengkaji  usulan  kebutuhan tenaga dan peralatan Keperawatan 
  9. Melaksanakan pelaporan  berkala / khusus  tentang pendayagunaan  peralatan Perawatan.
  10. Mengupayakan peralatan  keperawatan selalu dalam  keadaan siap  pakai koordinasi  dengan IPRS . Instalasi terkait
  11. Memberikan  saran dan masukkan  sebagai bahan pertimbangan pada atasan

3.  Melaksanakan Fungsi  Pengawasan, Pengendalian  dan penilaian ( P3 ) meliputi :

a.    Melakukan pengawasan, pengendalian, penilaian terhadaop pendayagunaan tenaga dan peralatan keperawatan

b.    Melakukukan  penilaian mutu penerapan etika  serta kemampuan profesi  tenaga Keperawatan

c.    Melaksanakan pengawasan  pengendalian dan  penilaian  terhadap penerapan  SOP /  Protap  peralatan Perawatan 

d.    Melaksanakan   pengawasan pengendalian   dan  system inventarisasi  peralatan perawatan,  untuk mencegah kehilangan alat.

 



Paragraf 4

Uraian Tugas

Kasi Profesi Keperawatan SDM  Keperawatan

Pasal 33

 

Nama  Jabatan        :

 

Pengertian                :

 

Tanggung Jawab    :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wewenang                   :

 

 

 

 

 

 

 

 Uraian  Tugas   :

Kepala  Sub Seksi  profesi keperawatan dan SDM Keperawatan.

Adalah  seorang  tenaga  keperawatan  yang diberi tanggung  jawab  dalam pembinaan  mutu SDM keperawatan

Dalam menjalankan tugasnya  Kasubsi Profesi / SDM keperawatan  bertanggung jawab  kepada  Kepala seksi  keperawatan  terhadap hal – hal sebagai berikut :

1.    Kebenaran  dan ketepatan  rencana kerja  Kasubsi Profesi / SDM keperawatan.

2.    Kelancaran  pelaksanaan  tugas  tenaga keperawatan

3.    Keobjektifan dan kebenaran  penilaian kinerja  tenaga keperawatan.

4.    Kebenaran  dan ketepatan telaah  staf.

5.    Kebenaran  dan ketepatan  laporan  berkala dan laporan  khusus dalam  hal pendayagunaan  tenaga

6.    Kebenaran  dan ketepatan  kebutuhan anggaran  pelaksanaan  pembinaan mutu  dan etika profesi.

7.    Kebenaran  dan ketepatan  rencvana kebutuhan  tenaga keperawatan.

8.    Kebenaran dan pendayagunaan  tenaga keperawatan.

9.    Kebenaran  dan ketepatan  pelaksanaan  program bimbingan  siswa / mahasiswa  pendidikan  keperawatan.

 

Dalam menjalankan  tugasnya  Kasubsi Profesi / SDM Keperawatan  mempunyai wewenang sebagai berikut :

1.    Meminta informasi  dan pengarahan kepada atasan.

2.    Memberi petunjuk dan bimbingan  dalam pendayagunaan tenaga Keperawatan 

3.    Mengkoordinasikan, mengawasi,  mengendalikan  dan   menilai  Pendayagunaan  Keperawatan

4.    Memberi petunjuk  dan bimbingan  penerapan  etika profesi.

5.    Menandatangani  surat  dan dokumen  yang ditetapkan  menjadi wewenang  Kepala  Subseksi.

6.    Melakukan Penilaian kinerja  Keperawatan   sesuai kebijakan Rumah Sakit.

a.     Melaksanakan  fungsi perencanaan (P1) meliputi :

  1. Menyusun  rencana  kerja  Kasubsi  Profesi / Sdm Keperawatan.
  2. Menyusun rencana  kebutuhan tenaga Keperawatan, koordinasi   dengan pengawas perawatan / Ka. Instalansi
  3. Menyiapkan usulan   Penempatan / Distribusi  tenaga  Keperawatan, sesuai kebutuhan  pelayanan, berdasarkan  usulan pengawas perawatan / Ka Ruangan/Ka Instalansi.
  4. Menyiapkan rencana  pengembangan staf , sesuai  kebutuhan pelayanan, koordinasi dengan  pengawas    Perawatan / Karu/Ka. Instalansi
  5. Menghadiri rapat pertemuan berkala  dengan Kasi Perawatan / Kabag  dan Ka.  Instalansi   terkait, untuk  kelancaran  pelaksanaan  pelayanan   Keperawatan.

b.     Melaksanakan  fungsi  penggerakan dan pelaksanaan (P2) meliputi :

  1. Mengumpulkan  berkas Kepegawaian   tenaga  Keperawatan, koordinasi  dengan  Karu / Ka.  Instalansi. Berkas  Kepegawaian  tersebut   disimpan oleh  Kepala  Keperawatan.
  2. Melaksanakan  sebagian  tugas  dari Kepala  Seksi  Keperawatan
  3. Mewakili Tugas  dan wewenang  Kepala  Seksi  Perawatan  atas persetujuan  direktur RS, sesuai kebutuhan.
  4. Mengumpulkan  dan menjelaskan   kebijakan Rumah Sakit   dalam bidang  ketenagaan  kepada  staf  perawatan  koordinasi   dengan  Pengawas  Perawatan / Karu / Ka. Instalansi.
  5. Memberikan  pembinaan  pengembangan profesi   tenaga Keperawatan.
  6. Menyusun  Protap / SOP  ketenagaan, Koordinasi  dengan  pengawas Perawatan / Karu / Ka. Instalasi terkait.
  7. Memberikan  saran dan masukkan  sebagai bahan pertimbangan pada atasan.
  8. Menganalisa  dan mengkaji usulan kebutuhan  tenaga Keperawatan.

c.     Melaksanakan Fungsi  Pengawasan, Pengendalian  dan penilaian ( P3 ) meliputi :

  1. Melakukan pengawasan, pengendalian, penilaian terhadap pendayagunaan tenaga Keperawatan
  2. Melakukukan  penilaian mutu penerapan etika  serta kemampuan profesi  tenaga Keperawatan

 

Paragraf 5

Uraian Tugas Kasubsi  Logistik  Keperawatan

Pasal 34

 

Nama Jabatan        :

 

Pengertian             :

 

 

 

Wewenang            :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggung Jawab   :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wewenang           :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala  Subsi Logistik Keperawatan

 

Adalah  seorang tenaga  Keperawatan  yang diberi tanggung jawab  dan wewenang  dalam pembinaan  Logistik Keperawatan.

 

Dalam menjalankan tugasnya  Kasubsi  Logistik Keperawatan   terhadap  hal – hal sebagai berikut :

1.      Kebenaran dan ketepatan  rencana Biaya Subsi Keperawatan

2.      Kebenaran  dan ketepatan rencana kebutuhan  peralatan keperawatan.

3.      Kebenaran  dan ketepatan   dalam pendayagunaan  peralatan Keperawatan.

4.      Kebenaran  dan ketepatan   laporan berkala  dan laporan Khusus tentang  pendayagunaan / pemeliharaan  peralatan Keperawatan

5.      Kebenaran dan ketepatan  saran  dan bahan pertimbangn  kepada atasan. .

6.      Kebenaran dan  Ketepatan    kebutuhan  rencana  anggaran  dan kebutuhan  peralatan perawatan.

7.      Ketepatan   dan Ketepatan Telaah  staf.

 

 

Dalam menjalankan  tugasnya  Kasubsi Logistik Keperawatan, mempunyai  wewenang sebagai berikut  :

1.     Meminta Informasi  dan pengarahan kepada atasan

2.     Memberi petunjul   dalam pendayagunaan  dan pemeliharaan  peralatan perawatan.

3.     Mengkoordinasikan, mengendalikan dan menilai pendayagunaan peralatan.

4.     Menandatangani surat  dan dokumen  yang  ditetapkan  menjadi wewenang  kepala  Subseksi  Llogistik Keperawatan.

5.     Melakukan penilaian pendayagunaan  peralatan  perawatan  berdasarkan   kebutuhan / kondisi    rumah sakit  sesuai  kebijakan Direktur.

 

a.      Melaksanakan  fungsi perencanaan (P1) meliputi :

1.    Menyusun  rencana  kerja  subsi  logistic Keperawatan.

2.    Menyiapkan rencana  kebutuhan peralatan Keperawatan, baik jumlah  maupun Kulaitas alat,  koordinasi dengan  Karu / Ka. Instalansi.

3.     Menyiapkan usulan   Distribusi peralatan Keperawatan, sesuai kebutuhan  pelayanan.

4.    Menyusun  Protap / SOP  pendaygunaan   dan pemeliharaan  peralatan berdasarkan  kebijakan rumah  sakit.

5.    Menyiapkan usulan  program  pelatihan bagi tenaga  yang akan mengoperasikan alat.

6.    Menyusun system pencatatan  dan pelaporan / Inventarisasi  peralatan Keperawatan.

7.    Menyusun Prosedur  pengaktifan dan perbaikan  peralatan Keperawatan  sesuai kebijakan  Rumah Sakit.

b.      Melaksanakan  fungsi  penggerakan dan pelaksanaan (P2) meliputi :

  1. Melaksanakan  sebagian  tugas   dan wewenan Kepala Seksi Keperawatan atas  persetujuan   director  sesuai kebutuhan
  2. Menyampaikan  dan menjelaskan  kebijakan rumah sakit,  tentang pengendalian, pendayagunaan / pemeliharaan peralatan Perawatan, Koordinasi dengan  Karu/ Ka.  Instalansi
  3. Menyusun  Protap / SOP  Peralatan, koordinasi  dengan Karu, Ka. Instalasi
  4. Memberikan  saran dan masukkan  sebagai bahan pertimbangan  terhadap atasan.
  5. Menganalisa  dan mengkaji  usulan  kebutuhan peralatan  dan Karui / Ka. Instalansi.
  6. Melaksanakan pelaporan  berkala / khusus  tentang pendayagunaan  peralatan Perawatan.
  7. Mengupayakan peralatan  keperawatan selalu dalam  keadaan siap  pakai koordinasi  dengan IPRS . Instalasi terkait.

c.      Melaksanakan Fungsi  Pengawasan, Pengendalian  dan penilaian ( P3 ) meliputi :

  1. Melaksanakan  pengawasan, pengendalian, penilaian pendayagunaan  dan pemeliharaan   peralatan  Keperawatan.
  2. Melaksanakan pengawasan  pengendalian dan  penilaian  terhadap penerapan  SOP /  Protap  peralatan Perawatan. 
  3. Melaksanakan   pengawasan pengendalian   dan  system inventarisasi  peralatan perawatan,  untuk mencegah kehilangan alat.

 

Bagian Dua Puluh

Uraian Tugas Pokok & Fungsi

Bidang Pelayanan

Pasal 35

 

Nama Jabatan          :     Kepala Bidang Pelayanan

 

Pengertian                 :     Adalah seorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir, dan melaksanakan tugas-tugas Seksi Pelayanan Medis dan Seksi Pelayanan Non Medis dan Penunjang Medis, bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

 

Tugas Pokok             :     Melaksanakan tugas dibidang pelayanan meliputi seksi pelayanan medis,seksi pelayanan non medis dan penunjang medis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi                       :

1.    Membantu Direktur menyusun Rencana Strategis RSU Mayjen.H.A.Thalib ;

2.    Melaksanakan semua program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditentukan;

3.    Mempelajari, menelaah dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan dan naskah dinas sesuai dengan tugas Bidang Pelayanan;

4.    Menyusun segala kebutuhan pelayanan medis, pelayanan non medis dan penunjang medis;

5.    Melakukan pengaturan dan pengendalian terhadap penerimaan dan pemulangan pasien;

6.    Menyusun rencana kebutuhan pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga Medis berdasarkan Standar Kompetensi;

7.    Melakukan koordinasi dan kerjasama antar Kepala Bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

8.    Mengawasi, menilai serta memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan serta unit pelaksanaan pelayanan fungsional dan instalasi pelayanan;

9.    Melaporkan hasil evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan kepada atasan;

10.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan



Bagian Dua Puluh Satu

Uraian tugas pokok & fungsi

Seksi pelayanan medis

Pasal 36

 

Nama Jabatan          :   Kepala Seksi Pelayanan Medis

 

Pengertian                :   Adalah seorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir, dan melaksanakan tugas-tugas Subsi fungsional pelayanan dan Subsi logistik pelayanan medis, bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang pelayanan.

 

Tugas Pokok             : Mengkoordinasikan seluruh kebutuhan Pelayanan dan Melaksanakan  Pemantauan, Pengawasan dan penilaian terhadap penggunaan fasilitas di Instalasi :

·         Instalasi Radiologi.

·         Instalasi Rawat Jalan.

·         Instalasi Bedah.

·         Instalasi Penyakit Dalam.

·         Instalasi Gawat Darurat.

·         Instalasi Bedah Sentral / Kamar Operasi.

·         Instalasi ICU / ICCU.

·         Instalasi Kebidanan.

·         Instalasi Anak.

·         Instalasi Anastesi.

Fungsi                       :   Untuk melaksanakan Tugas Pokok Subsi Pelayanan Medis mempunyai Fungsi :

1.    Perencanaan, Pelaksanaan pengelolaan kebutuhan tenaga medis, para medis dan non medis, inventaris peralatan dan bahan yang benar dan sesuai dengan kebutuhan dilingkungan Pelayanan Medis.

2.    Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan kebutuhan Pelayanan Medis.

3.    Pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan prosedur kerja dan pelayanan diseluruh jajaran Pelayanan Medis, Pelayanan medis bekerjasama dengan Instalasi terkait.

4.    Pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas Pelayanan medis.

5.    Pembinaan dan pengembangan tenaga medis, Para medis Non Perawatan dan Non Medis.

6.    Melakukan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaannya.

7.    Pengawasan dan pengendalian pengawasan pasien di Instalasi di bawah Subsi Pelayanan Medis.

 

Bagian Dua Puluh Dua

Uraian Tugas Pokok & Fungsi

Seksi Pelayanan Non Medis Dan Penunjang Medis

Pasal 37

 

Nama Jabatan          :   Kepala Seksi Pelayanan Non Medis Dan Penunjang Medis

 

Pengertian                : Adalah seorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir, dan melaksanakan tugas-tugas subsi pelayanan penunjang dan subsi  pelayanan non medis, bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang pelayanan.

 

Tugas Pokok             : Mengkoordinasikan seluruh kebutuhan Pelayanan dan Melaksanakan Pemantauan, Pengawasan dan penilaian terhadap penggunaan fasilitas di Instalasi :

·Instalasi Radiologi.

·Instalasi Farmasi.

·Instalasi Gizi.

·Instalasi Rehabilitasi Medik.

·Instalasi Laboratorium Klinik.

·Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi.

·Instalasi Pemularasan Jenazah.

·Instalasi Sterilisasi

 

Fungsi                       : 

1.    Perencanaan, Pelaksanaan pengelolaan kebutuhan tenaga medis, para medis dan non medis, inventaris peralatan dan bahan yang benar dan sesuai dengan kebutuhan dilingkungan Penunjang medis.

2.    Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan kebutuhan Pelayanan Penunjang Medis.

3.    Pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan prosedur kerja dan pelayanan diseluruh jajaran Penunjang medis, Penunjang medis bekerjasama dengan Instalasi terkait.

4.    Pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas Pelayanan Penunjang  medis.

5.    Pembinaan dan pengembangan tenaga medis, para medis non perawatan dan non medis.

6.    Melakukan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaannya.

7.    Pengawasan dan pengendalian pengawasan pasien di Instalasi di bawah Subsi Pelayanan Penunjang Medis.

 

Bagian Dua Puluh Tiga

Uraian Tugas Pokok & Fungsi

Subsi Fungsional Pelayanan

Pasal 38

 

Nama Jabatan         :    Kepala Sub Seksi Pelayanan Non Medis Dan Penunjang Medis

 

Pengertian                :   Adalah seorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir, dan melaksanakan tugas-tugas subsi fungsional pelayanan  dan  bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang pelayanan.

 

Tugas Pokok             :   Mengkoordinasikan seluruh kebutuhan pelayanan dan melaksanakan pemantauan, pengawasan dan penilaian terhadap pelayanan fungsional, pelayanan yang ditangani oleh tenaga medis dan paramedis yang ada di lingkungan RSU Mayjen.H.A.Thalib.

 

Fungsi                       : Untuk melaksanakan tugas pokok Subsi Fungsional Pelayanan mempunyai fungsi :

1. Perencanaan, pelaksanaan pengelolaan kebutuhan tenaga medis, para medis dan non medis, inventaris peralatan dan bahan yang benar dan sesuai dengan kebutuhan.

2.Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan kebutuhan fungsional pelayanan.

3.Pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan prosedur kerja dan pelayanan diseluruh jajaran fungsional pelayanan bekerjasama dengan dengan instansi terkait.

4.Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional pelayanan di instalasi terkait.

5.Melakukan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan di bagiannya

 

Bagian Dua Puluh Empat

Uraian Tugas Pokok & Fungsi

Subsi Logistik Pelayanan Medis

Pasal 39

 

Nama Jabatan          :   Kepala Sub Seksi Logistik Pelayanan Medis

 

Pengertian                : Adalah seorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir, dan melaksanakan tugas-tugas subsi logistik pelayanan medis dan  bertanggung jawab langsung kepada kepala seksi pelayanan medis.

 

Tugas Pokok             : 1. Kebenaran dan ketepatan rencana biaya Seksi Pelayanan Medis

2.Kebenaran dan ketepatan rencana kebutuhan peralatan pelayanan medis

3.Kebenaran dan ketepatan dalam pendaygunaan peralatan pelayanan medis

4.Kebenaran dan ketepatan laporan berkala dan laporan khusus tentang pendayagunaan / pemeliharaan peralatan pelayanan medis

5.Menggerakkan staf untuk melaksanakan pekerjaan seacara berencanaan, tertib, teratur dan terpadu

6.Menciptakan suasana kerja yang harmonis dilingkungan bagian Subsi logistik pelayanan medis sehingga para staf dapat bekerja dengan baik.

 

Fungsi                       : 1. Menyusun rencana kerja subsi logistik pelayanan medis

2.Menyampaikan dan menjelaskan kebijakan rumah sakit, tentang pengendalian, pendayagunaan / pemeliharaan peralatan medis, koordinasi dengan karu / Ka. Instalasi.

3.Memberikan saran dan masukan sebagai bahan pertimbangan terhadap atasan.

4.Menganalisa dan mengkaji usulan kebutuhan peralatan dan karu/Ka. Instalasi.

5.Melaksanakan laporan berkala/khusus tentang pendayaagunaan peralatan medis.

                                               

 

 

 

 

Bagian dua puluh lima

Uraian tugas pokok dan fungsi

Subsi pelayanan penunjang medis

Pasal 40

Nama jabatan

:

Kepala subseksi pelayanan penunjang Medis.

Pengertian

:

Adalah seseorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir dan melaksanakan tugas-tugas subsi pelayanan penunjang medis dan bertanggung jawab langsung kepada kepala seksi pelayanan non medis dan penunjang Medis.

Tugas pokok

:

 

Mengkoordinasikan seluruh kebutuhan pelayanan penunjang Medis, melaksanakan pemantauan, pengawasan dan penilaian terhadap penggunaan fasilitas penunjang medis pada instalasi :

1.    Radiologi

2.    Farmasi

3.    Gizi

4.    Rehabilitasi medis

5.    Laboratorium Klinik

6.    Pemulasaran Jenazah

7.    Sanitasi dan laundry

8.    UTDRD

 

Fungsi

:

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Bidang Penunjang Medis mempunyai fungsi :

1.    Perencanaan, Pelaksanaan Pengelolaan kebutuhan tenaga medis, para medis dan non medis, inventaris peralatan dan bahan yang benar dan sesuai dengna kebutuhan dilingkungan Bidang Penunjang Medis.

2.    Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan kebutuhan pelayanan penunjang medis.

3.    Pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan prosedur kerja dan pelayanan di seluruh jajaran Penunjang Medis, penunjang medis bekerja sama dengan Instalasi terkait.

4.    Pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan penunjang medis.

5.    Pembinaan dan pengembangan tenaga medis, paramedic non perawatan dan non medis.

6.    Melakukan urusan ketata usahaan dan kerumahtanggannya.

7.    Pengawasan dan pengendalian pengawasan pasien di Instalasi pasien di Instalasi dibawah bidang Penunjang Medis.

 

Bagian Dua Puluh Enam

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi  Subsi Pelayanan Non Medis

Pasal 41

 

Nama jabatan

:

Kepala subseksi pelayanan penunjang non medis

 

Pengertian

:

Adalah seseorang yang diberi jabatan utnuk mengkoordinir dan melaksanakan tugas-tugas subseksi pelayanan non medis dan bertanggung jawab langsung kepada kepala seksi pelayanan non medis dan penunjang medis.

 

Tugas pokok dan fugnsi

:

Mengkoordinasi seluruh kebutuhan pelayanan dan medis, melaksanakan pemantauan pengawasan dan penilaian terhadap penggunaan seluruh inventaris untuk pelayanan medis pada instalasi dan perkantoran.

 

Paragraf 1

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaiman dimaksud pada pasal 30, Seksi Pelayanan Medis mempunyai fungsi :

(a)  Membantu Kepala Bidang Pelayanan menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan bahan rencana strategis RSD;

(b)  Melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan program tang telah ditentukan;

(c)  Mempelajari, menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan dan naskah dinas sesuai dengan tugas Seksi Pelayanan Medis;

(d)  Menyusun segala kebutuhan medis;

(e)  Menyiapkan bahan dan data yang berhubungan dengan permasalahan dan pemecahannya dibidang pelayanan medis;

(f)   Mengawasi, menilai, serta memberi petunujk dan bimbingan kepada bawahan dalam rangka pengendalian fasilitas dan kualitas pelayanan medis seperti rawat jalan,rawat inap,IGD dan bedah sentral;

(g)  Melaporkan hasil evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan kepada atasan;

(h)  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

 

Paragraf 2

Seksi Pelayanan Non Medis Dan Penunjang Medis

Pasal 43

 

Seksi Pelayanan Non Medis Dan Penunjang Medis mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang pelayanan non medis dan penunjang medis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

 

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaiman diamksud pada pasal 32, Seksi Pelayanan Non Medis Dan Penunjang Medis mempunyai fungsi :

(a)  Membantu Kepala Bidang Pelayanan menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan bahan rencana strategis RSD;

(b)  Melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan program yang telah ditentukan;

(c)  Mempelajari, menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan dan naskah dinas sesuai dengan tugas Seksi Pelayanan Non Medis Dan Penunjang Medis;

(d)  Menyusun segala kebutuhan pelayanan non medis dan penunjang medis;

(e)  Menyiapkan bahan dan data yang berhubungan dengan permasalahan dan pemecahannya dibidang pelayanan non medis dan penunjang medis;

(f)   Mengawasi, menilai, serta memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan dalam rangka pengendalian fasilitas dan kualitas pelayanan non medis dan penunjang medis seperti pelayanan farmasi, laboratorium dan radio diagnosa;

(g)  Melaporkan hasil evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan kepada atasan;

(h)  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

 

KOMITE MEDIK, STAF MEDIK FUNGSIONAL,

KOMITE KEPERAWATAN, INSTALASI DAN

SATUAN PENGAWAS INTERN

Bagian Pertama

Komite Medik

Pasal 45

(1)  Komite Medik merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua-Ketua Staf Medik Fungsional.

(2)  Komite Medik berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur

(3)  Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

(4)  Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun Standar Pelayanan Medik, memantau pelaksanaannya, melakukan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan mengembangkan program pelayanan.

(5)  Dalam melaksanakan Tugasnya Komite Medik dapat dibantu oleh Panitia Medik yang anggotanya terdiri dari staf medik fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-offisio.

(6)  Panitia adalah kelompok kerja khusus yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.

(7)  Pembentukan panitia ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

 

 

 

 

 

 

Bagian Kedua

Staf Medik Fungsional

Pasal 46

 

(1)  Staf Medik Fungsional merupakan kelompok dokter dan dokter gigi yang berkerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik.

(2)  Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan.

(3)  Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medik Fungsional dikelompokkan berdasarkan keahlian.

(4)  Staf Medik Fungsional sebagaimana dimaksud ayat ( 3 ) dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu.

(5)  Ketua  Kelompok  Staf Medik Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

 

Bagian Ketiga

Komite Keperawatan

Pasal 47

 

(1)  Komite Keperawatan merupakan kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan

(2)  Komite Keperawatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur

(3)  Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya.

(4)  Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan.

(5)  Ketua Komite Keperawatan diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

 

 

 

 

 

Bagian Keempat

Instalasi

Pasal 48

 

(1)  Instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di Rumah Sakit Umum Daerah.

(2)  Instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan fungsional

(3)  Intalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya.

(4)  Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan peraturan Perundag-undangan yang berlaku.

(5)  Kepala Instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

 

Bagian Kelima

Satuan Pengawas Intern ( SPI )

Pasal 49

 

Dalam Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dapat dibentuk Satuan Pengawas Intern ( SPI ) dengan tugas membantu Direktur dalam hal pelaksanaan Operasional Pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

 

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 50

 

(1)  Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan;

(2)  Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai hubungan dengan jaringan pelayanan terkait dengan institusi pelayanan kesehatan lainnya.

BAB VII

ESELONISASI

Pasal 51

Eselonering dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sesuai dengan Eselonering Badan pada Lembaga Teknis Daerah yaitu :

a. Direktur                                                Eselon III A

b. Kepala Bagian/Kepala Bidang       Eselon III B

c. Kasubbag/Kasubbid/Kasi    Eselon IVA

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci dinyatakan tidak berlaku loagi.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Kerinci

 

Ditetapkan di             : Sungai Penuh

Pada tanggal            :      Maret 2010

 

BUPATI KERINCI

ttd

H. MURASMAN, S.Pd.MM

Diundangkan di         : Sungai Penuh

Pada tanggal                         : ............................2010

 

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KERINCI

      Ttd

Drs. H.DASRA, MTP

Pembina Utama Muda

NIP. 19591221 198603 1 008

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI :

NOMOR         :

TANGGAL     : 

SERI               :

NOMOR         :